Perkembangan dan Klasifikasi Akuntansi Internasional

A.      Perkembangan Akuntansi Internasional

Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis. Didalam Akuntansi Internasional terdapat beberapa karakteristik era ekonomi global, antara lain:

1.      Bisnis Internasional

2.      Hilangnya batasan-batasan antar negara era ekonomi global sering sulit untuk mengindentifikasi Negara asal suatu produk atau perusahaan, hal ini terjadi pada perusahaan multinasional

3.      Ketergantungan pada perdagangan internasional

Alasan-alasan Perusahaan Go Internasional :

1.      Theory of Comparative Advantage

2.      Imperfect Market Theory

3.      Product Cycle Theory

4.      Transfer Technology and Strategic Alliance

Tantangan bagi profesi akuntan dalam pengembangan akuntansi :

1.      Skill dan kompetensi yang dimiliki

2.      Memahami Cross Functional Linkages, akuntan tidak hanya cukup mahir dalam teknik, prosedur dan standar akuntansi tetapi juga harus biasa memandang bisnis sebagai suatu bentuk terintegrasi. Seperti : kualitas produk, fleksibilitas produksi dan kemampuan untuk memproduksi dan mengekspor dengan cepat agar bisa memenangkan persaingan global

3.      Analisis Keuangan dan Perbandingannya

Perkembangan Akuntansi Internasional sudah seyogyanya diiringi oleh kemampuan individu yang bergerak dalam bidang akuntansi untuk ikut andil memajukan akuntansi. Akuntansi Internasional merupakan penghubung antarnegara. Delapan faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional harus dipahami dengan baik agar tercipta harmonisasi antarnegara yang bertransaksi.

Faktor yang mempengaruhi Perkembangan Akuntansi Internasional, yaitu :

1.      Sumber Pendanaan

Di Negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, akuntansi memiliki focus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan (profitabilitas), dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan resiko terkait. Sebaliknya, dalam system berbasis kredit dimana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki focus atas perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif.

2.      Sistem Hukum

Dunia barat memiliki dua orientasi dasar: hukum kode (sipil) dan hukum umum (kasus). Dalam Negara-negara hukum kode, hukum merupakan satu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur sehingga aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap. Sebaliknya, hukum umum berkembang atas dasar kasus per kasus tanpa adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus dalam kode yang lengkap.

3.      Perpajakan

Di kebanyakan Negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya untuk keperluan pajak. Ketika akuntansi keuangan dan pajak terpisah, kadang-kadang aturan pajak mengharuskan penerapan prinsip akuntansi tertentu.

4.      Ikatan Politik dan Ekonomi

5.      Inflasi

Inflasi menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya histories dan mempengaruhi kecenderungan (tendensi) suatu Negara untuk menerapkan perubahan terhadap akun-akun perusahaan.

6.      Tingkat Perkembangan Ekonomi

Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama

7.      Tingkat Pendidikan

Standard praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Pengungkapan mengenai resiko efek derivatif tidak akan informatif kecuali jika dibaca oleh pihak yang berkompeten

8.      Budaya

Empat dimensi budaya nasional menurut Hofstede, yaitu:

a) Individualisme vs Kolektivisme merupakan kecenderungan terhadap suatu tatanan social yang tersusun longgar dibandingkan terhadap tatanan yang tersusun ketat dan saling tergantung.

b) Large vs Small Powr Distance (Jarak kekuasaan) adalah sejauh mana hierarki dan pembagian kekuasaan dalam suatu lembaga dan pembagian kekuasaan dalam suatu lembaga dan organisasi secara tidak adil dapat diterima.

c) Strong vs Weak Uncertainty Avoidance (Penghindaran ketidakpasian) adalah sejauh mana masyarakat merasa tidak nyaman dengan ambiguitas dan suatu masa depan yang tidak pasti.

d) Maskulinitas vs Feminimitas adalah sejauh mana peranan gender dibedakan dan kinerja serta pencapaian yang dapat dilihat lebih ditekankan daripada hubungan dan perhatian.

Choi et. al (1998; 36) menjelaskan sejumlah faktor lingkungan yang diyakini memiliki pengaruh langsung terhadap pengembangan akuntansi, antara lain :

1.      Sistem Hukum

Kodifikasi standar-standar dan prosedur-prosedur akuntansi kelihatannya alami dan cocok dalam negara-negara yang menganut code law. Sebaliknya, pembentukan kebijakan akuntansi yang non legalistis oleh organisasi-organisasi professional yang berkecimpung dalam sektor swasta lebih sesuai dengan system yang berlaku di negara-negara hukum umum (common law). Dalam hukum perang atau situasi darurat nasonal lainnya, semua aspek fungsi akuntansi mungkin diatur oleh sejumlah pengadilan atau badan pemerintah pusat. Contohnya adalah dalam masa Nazi Jerman, ketika persiapan-persiapan perang yang intensif dan kemudian pada saat PD II memerlukan sistem akuntansi nasional yang sangat seragam untuk mengontrol semua aktivitas ekonomi nasional secara total.

2.      Sistem Politik

Sistem politik yang ada pada suatu negara pun ikut mewarnai akuntansi, karena sistem politik tersebut “mengimpor” dan “mengekspor” standar-standar dan praktik-praktik akuntansi. Sebagai contoh, akuntansi Inggris yang ada semasa pergantian Abad 20, “diekspor” ke negara-negara persemakmuran. Belanda melakukan hal yang sama ke Filipina dan Indonesia, Perancis ke negara-negara jajahannya di Asia dan Afrika. Jerman menggunakan simpati politik untuk mempengaruhi, antara lain, akuntansi di Jepang dan Swedia.

3.      Sifat Kepemilikan Bisnis

Kepemilikan publik yang besar atas saham-saham perusahaan menyiratkan prinsip-prinsip pelaporan dan pengungkapan akuntansi keuangan yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang kepemilikannya didominasi oleh keluarga atau bank. Misalnya, kepemilikan publik yang sangat tinggi atas saham-saham korporasi di AS telah menghasilkan apa yang dinamakan Sunshine accounting standards of wide open disclosure, sedangkan ketidakhadiran partisipasi public dalam kepemilikan saham perusahaan di Perancis telah membatasi komunikasi keuangan yang efektif hanya ke saluran komunikasi ”insider” saja. Kepemilikan Bank yang tinggi di Jerman juga menghasilkan respon akuntansi yang berbeda. Di AS, AICPA membuat rekomendasi khusus bagi standar dan praktik akuntansi keuangan tertentu yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan non publik yang lebih kecil.

4.      Perbedaan Besaran dan Kompleksitas

Perusahaan-Perusahaan Bisnis Dikotomi yang terjadi antara perusahaan besar dan kecil terus berlanjut, mulai dari masalah asuransi, hingga keseluruh hirarki perusahaan induk-anak, termasuk masalah kompleksitas. Perusahaan konglomerasi besar yang beroperasi dalam lini bisnis yang sangat beragam membutuhkan teknik-teknik pelaporan keuangan yang berbeda dengan perusahaan kecil yang menghasilkan produk tunggal. Perusahaan-perusahaan multinasional juga membuthkan system akuntansi yang berbeda dengan sistem akuntansi perusahaan-perusahaan domestik.

5.      Iklim Sosial

Iklim sosial turut memberikan sumbangan dalam pengembangan akuntansi diberbagai belahan dunia. Di Perancis, mengarah pada pelaporan tanggungjawab sosial, sebaliknya di Swiss masih sangat konservatif sehingga perusahaan-perusahaan besar swiss melaporkan kondisi keuangannya yang relatif ringkas. Orang Italia masih sangat berorientasi pada pajak, bahkan di beberapa Negara Amerika bagian Timur dan Selatan, akuntansi sama dengan pembukuan dan dianggap tidak cocok secara sosial.

Christopher Nobes dan Robert Parker (1995:11) menjelaskan adanya tujuh faktor yang menyebabkan perbedaan penting yang berskala internasional dalam perkembangan sistem dan praktik akuntansi. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1.      Sistem Hukum,

2.      Pemilik Dana,

3.      Pengaruh System Perpajakan,

4.      Pemantapan Profesi Akuntan,

5.      Inflasi,

6.      Teori Akuntansi,

7.      Accidents of History

Beberapa negara yang dominan terhadap perkembangan akuntansi antara lain:

(1)   Prancis

(2)   Jepang

(3)   Amerika Serikat

Dalam perkembangannya negara Prancis dan Jepang masih kurang dominan ketimbang Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan akuntansi Jepang yang dalam perkembangannya saat ini didasarkan pada IFRS yang ada.

B.       Klasifikasi Akuntansi internasional

Pengetahuan Dasar Klasifikasi Akuntansi Dasar Klasifikasi Akuntansi Internasional Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu :

1.      Pendekatan Deductive

Yaitu mengidentifikasikan faktor lingkungan yang relevan dan mengkaitkan itu dengan praktek akuntansi nasional, pengelompokan internasional atau pola perkembangan yang diajukan.

2.      Pendekatan Inductive

Praktek akuntansi individual dianalisa, pola perkembangan atau pengelompokan diidentifikasikan dan di akhir penjelasan dibuat dari sudut pandang ekonomi, sosial, politik dan faktor-faktor lainnya.

Pendekatan terhadap Perkembangan Akuntansi Empat pendekatan terhadap perkembangan akuntansi di negara-negara Barat dengan sistem ekonomi berorientasi pasar :

1.      Berdasarkan Pendekatan Makroekonomi

Berdasarkan pendekatan ini, praktik akuntansi didapatkan dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan makroekonomi nasional. Contohnya negara Swedia.

2.      Berdasarkan Pendekatan Mikroekonomi

Pada pendekatan ini, akuntansi berkembang dari prinsip-prinsip mikroekonomi. Contohnya negara Belanda.

3.      Berdasarkan Pendekatan Independen

Berdasarkan pendekatan ini, akuntansi berasal dari praktik bisnis dan berkembang secara ad hoc, dengan dasar perlahan-lahan dari pertimbangan, coba-coba dan kesalahan. Contohnya negara Inggris dan Amerika Serikat.

4.      Berdasarkan Pendekatan yang Seragam

Pada pendekatan ini, akuntansi distandardisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administrasi oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah negara Perancis.

Akuntansi Hukum Umum dengan Hukum Kode juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan sistem hukum suatu negara, yaitu :

1.      Akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakteristik berorientasi terhadap ”penyajian wajar”, transparansi dan pengungkapan penuh serta pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi hukum umum sering disebut sebagai ”Anglo Saxon”. Akuntansi ini berawal di Inggris dan kemudian diekspor ke negara-negara seperti Australia, Kanada, Hong Kong, India, Malaysia, Pakistan dan Amerika Serikat.

2.      Akuntansi dalam negara-negara hukum kode memiliki karakteristik berorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara

3.      akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi hukum kode sering disebut ”kontinental”, dan kebanyakan ditemukan di negara-negara Eropa Kontinental dan bekas koloni mereka di Afrika, Asia dan Amerika.

Perbedaan Penyajian Wajar dan Kepatuhan Terhadap Hukum di Negara yang Dominan Perbedaan penyajian wajar dan kepatuhan terhadap hukum mengalami banyak permasahan. Ini menyangkut penyesuaian yang dilakukan terhadap pemberlakuan IFRS sebagai dasar penyajian. Beberapa masalah diantaranya :

1.      Depresiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan suatu aktiva selama masa manfaat ekonomi.

2.      Sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aktiva tetap (properti) diperlakukan seperti itu (penyajian wajar) atau diperlakukan seperti sewa guna usaha operasi yang biasa (kepatuhan hukum).

3.      Pensiun dengan biaya yang diakrual pada saat dihasilkan oleh karyawan (penyajian wajar) atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat Anda berhenti bekerja (kepatuhan hukum).

Isu Penting Perbedaan Penyajian Wajar dan Ketaatan Terhadap Hukum Isu penting yang terjadi saat ini adalah tentang pemberlakuan IFRS sebagau dasar penyajian. Sehingga negara-negara yang belum melakukan penyajian wajar melalukan penyesuaian terhadap laporannya. Perbedaan antara penyajian wajar dan kesesuaian hukum menimbulkan pengaruh yang besar dan menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi. Akuntansi hukum umum berorientasi pada kebutuhan pengambilan keputusan oleh investor luar. Akuntansi kepatuhan hukum dirancang untuk memenuhi ketentuan yang dikenakan pemerintah seperti perhitungan laba kena pajak atau mematuhi rencana ekonomi pemerintah nasional. Setelah tahun 2005, seluruh perusahaan Eropa yang mencatatkan sahamnya akan menggunakan akuntansi penyajian wajar dalam laporan konsolidasinya karena mereka akan menggunakan IFRS.

Sumber :  frederick D.S. Choi, Gary K. Meek. international accounting . 7th ed. 2011. prentice hall

Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer

Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Internasional

     Akuntansi Internasional adalah akuntansi untuk transaksi antar Negara atau internasional, setiap negara memiliki prinsip akuntansi yang berbeda dengan Negara lainnya dan juga harmonisasi dalam standar akuntansi di bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi yang lainnya. Pada saat ini perkembangan akuntansi internasional itu sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Akuntansi juga harus mampu berkembang, agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.

     Menurut Iqbal, Melcher dan Elmallah (1997:18). Mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia.

Ada tiga kemungkinan pengertian  orang dalam akuntansi internasional ini :

·         Konsep parent-foreign subsidiary accounting

·         Konsep comperative

·         Konsep universal

Selain itu, akuntansi internasional juga memperluas akuntansi yang bertujuan umum, dalam arti luas untuk :

1.          Kebutuhan akuntansi untuk pasar keuangan internasional.

2.          Analisa komparatif internasional.

3.          Pengukuran dari isu-isu pelaporan akuntansinya bagi transaksi bisnis internasional

4.          Harmonisasi keragaman pelaporan keuangan melalui aktivitas-aktivitas politik, organisasi, profesi, dan pembuatan standar.

Pada umumnya Akuntansi Internasional mencakup bahasan sebagai berikut:

1.      Akuntansi Keuangan

·           Studi perbandingan standar akuntansi keuangan yang berlaku di manca negara.

·           Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards).

·           Permasalahan harmonisasi standar akuntansi secara global.

2.      Permasalahan Pengukuran dan Pelaporan Akuntansi MNC (Multinational Company)

·         Penjabaran laporan keuangan anak

·         perusahaan yang dilaporkan dalam mata uang asing.

·         Konsolidasi laporan keuangan MNC.

·         Analisis laporan keuangan untuk tujuan evaluasi kinerja MNC.

3.      Akuntansi Perpajakan

·           Transfer pricing

·           Perpajakan Internasional

4.      Akuntansi Manajemen

·         Kebijakan pembelanjaan kegiatan usaha di luar negeri

·         Analisis investasi di luar negeri

·         Manajemen risiko valuta asing

·         Evaluasi kinerja kegiatan usaha di luar negeri

5.      Auditing

·         Studi perbandingan standar audit di manca Negara.

·         Studi perbandingan praktek profesi akuntan publik di manca negara

Ruang lingkup dari Akuntansi Internasional terdiri dari 2 aspek, yaitu :

1.      Akuntansi internasional membahas gambaran standard akuntansi dan praktek akuntansi diberbagai negara di dunia serta membandingkan standar dan praktek akuntansi tersebut pada masing-masing negara yang dibahas.

2.      Transaksi internasional membahas mengenai pelaporan keuangan, penjabaran dan transaksi valas, sistem informasi, penganggaran, system penilaian kerja, perpajakan dan audit internasional. Dalam aspek ini juga termasuk pembahasan akuntansi manajemen untuk bisnis internasional. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntansi Internasional yaitu suatu standar sistem informasi Akuntansi Internasional dalam pelaporan keuangan untuk kegiatan-kegiatan bisnis yang melibatkan dua atau lebih negara serta penerapan praktek-praktek Akuntansi di berbagai negara.

Sumber :  frederick D.S. Choi, Gary K. Meek. international accounting . 7th ed. 2011. prentice hall

Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer

Tugas Kelompok Softskill Etika Profesi Akuntansi

Tugas Softskill Kelompok Union Carbide – Bhopal Disaster

NAMA KELOMPOK :
1.      AFIATRI
2.      AHMAD ALHAFIDHU. H
3.      HARY FAUZI
4.      MUHAMMAD MOOSA
5.      MUHAMMAD ZAKY. S
6.      TEGUH WICAKSONO

Articel - Ethics Case
Bhopal - Union Carbide

1. What are the ethical issues raised by this case?
Answer :
Union Carbide Corporation inadequite an estimate $200nmillion on compensation for the deaths of 200 people and the injuries of 200.000 other because poisonous leak of methyl isocyanate gas from a Union Carbide pesticide plant and company's managers had failed to warn them at the Indian plant because they had suffered losse

2. Did the legal doctrine of “limited liability” apply to protect the shareholders of Union Carbide Corporation (U.S.)?
Answer :
Shareholders of Union Carbide weren't fully protected by the legal doctrine of limited liability. They weren't liable for the deaths and injuries that occured due to the leak. But they weren't covered for their personal investment in the shares of corp. Stock fell drastically after the incident and shareholders claim to have lost more than $1 billion.

3. Were the Indian operations, which were being overseen by the managers of Union Carbide Corporation (U.S.), in compliance with legal or moral or ethical standards?
Answer :

No, because before the tragedy, the Indian subsidiary had been doing poorly, in an effort to containing $4 million from the unprofitable plant, local company managers had initiated several cos-cutting programs. Only a year before the number of equipment operators on each shift had been reduced from twelve to five. Morale dropped and many of the best operators quit and were replaced with workers whose education was below required by company manuals.

Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer

Tulisan (Kecurangan Dalam Akuntansi)

Dalam akuntansi, dikenal dua jenis kesalahan

1.      kekeliruan ( error )

2.      kecurangan ( fraud ).

Kedua jenis kesalahan ini dapat bersifat material dan non material. Perbedaan antara kedua jenis kesalahan ini hanya dibedakan oleh jurang yang sangat tipis, yaitu ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Untuk itu dibutuhkan keahlian profesional untuk bisa membedakan antara kedua jenis kesalahan tersebut. Standarpun mengenali bahwa sering kali mendeteksi kecurangan lebih sulit dibandingkan dengan kekeliruan karena pihak manajemen atau karyawan akan berusaha menyembunyikan kecurangan itu.

Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak didalam maupun luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan orang lain. Secara umum fraud terdiri dari dua golongan, yaitu pengelapan aktiva ( misapporopriation ) dan kecurangan pelaporan keuangan ( fraudulen financial reporting ). Dalam tulisan ini akan dibahas khusus mengenai kecurangan dalam laporan keuangan (financial statement fraud).

WHAT IS FINANCIAL STATEMENT FRAUD?

Kecurangan laporan keuangan sering juga dikenal dengan istilah kecurangan manajemen. Hal ini disebabkan karena secara umum kecurangan ini dilakukan oleh pihak manajemen, kadang kala tanpa sepengetahuan para karyawan. Manajemen berada pada posisi yang dapat membuat keputusan akuntansi dan pelaporan tanpa sepengetahuan  para karyawan.  Sedangkan menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) kecurangan laporan keuangan merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti sebagai berikut :

1. Manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
2. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.
3. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Adapun klasifikasi tindakan yang meliputi kecurangan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

• Pertama, sengaja distorsi laporan keuangan sebagai alat untuk bertindak curang dengan mengecoh pemakai atau kelompoknya tentang hasil usaha perusahaan. Dalam hal ini yang menerima keuntungan langsung adalah pihak perusahaan atau pelaku kecurangan. Adapun tujuan khusus dari tindakan ini adalah :

a)      Mendapatkan kredit, modal jangka panjang, atau tambahan modal investasi berdasarkan informasi keuangan yang di distorsi atau dihapus.

b)      Menyembuyikan kinerja tidak baik dari perusahaan.

c)      Menghapus hutang pajak.

d)     Manipulasi harga saham.

e)      Menyembunyikan kinerja tidak baik oleh manajemen.

• Kedua, sengaja distorsi laporan keuangan untuk penyamaran tindakan kecurangan. dalam hal ini yang diuntungkan tetap pihak perusahaan atau pelaku kecurangan. adapun tujuan khusus dari tindakan ini adalah:

a)      Menyembunyikan penjualan fiktif atau harta milik dipalsukan.

b)      Menyembunyikan pembayaran yang tidak benar.

c)      Menyembunyikan tindakan penyelewangan dana atau harta.

Dengan demikian fungsi laporan keuangan dari sudut pandang kecurangan dalam kelompok kecurangan laporan keuangan adalah :

1.  Laporan keuangan dipakai untuk ikut serta dalam suatu tindakan kecurangan perusahaan, perusahaan atau pelaku kecurangan adalah penerima langsung dari keuntungan.

2.    Laporan keuangan dipakai untuk penyamaran suatu tindakan kecurangan.

Karakteristik kecurangan
Dilihat dari pelaku fraud auditing maka secara garis besar kecurangan bisa dikelompokkan menjadi dua jenis :

1. Oleh pihak perusahaan, yaitu :
   a. Manajemen untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan
2. b.  Pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (misstatements arising from misappropriation of assets).
3. Oleh pihak di luar perusahaan, yaitu pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Menurut Arens dkk (2003;14) resiko kecurangan dapat dikurangi dengan tiga cara, yaitu :

• Pengguna informasi menguji informasi yang diperolehnya. Para pemakai dapat terlibat sendiri memeriksa catatan-catatan yang ada untuk meyakinkan kebenaran laporan yang diperlukan. Umumnya hal  ini tidak praktis terutama jika dilihat dari sisi keuangan. Selain dari itu, secara ekonomis sangat tidak efisien semua pemakai menyelenggarakan verivikasinya sendiri-sendiri.
• Pengguna informasi berbagi resiko informasi dengan manajemen. Secara hukum pihak manajemen memang berkewajiban untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya oleh pemakai yang berkepentingan. Jika ada pemakai yang menerima informasi yang tidak benar dan karenanya menaggung kerugian keuangan, mereka berhak menuntut manajemen yang bersangkutan. Kesulitan dalam hal pembagian risiko dengan manajemen tidak selalu berhasil menerima penggantian. Oleh karena itu, pemakai harus mengevaluasi kemungkinan untuk menanggung resiko informasi dengan pihak manajemen.
• Laporan keuangan yang diaudit telah tersedia. Cara umum untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan adalah dengan meminta jasa akuntan publik. Selanjutnya informasi yang telah diaudit tersebut dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dengan anggapan bahwa laporan informasi yang telah diaudit tersebut merupakan informasi yang dapat diandalkan secara menyeluruh, tepat penyajiannya, serta informasi tersebut disajikan dengan tanpa prasangka (objektif, tidak berat sebelah).

Dari ketiga cara diatas, cara ketigalah yang yang paling mungkin untuk dilakukan karena tidak semua pemakai mempunyai kemampuan untuk melakukan audit atas laporan keuanagan. Kalaupun ada cara lain tersebut tidak efektif dan efisien karena biaya yang besar, disamping banyaknya pemakai lain yang membutuhkan informasi yang sama.

Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer

MANAJEMEN LABA

1.PENGERTIAN
       Manajemen laba didefinisikan sebagai usaha manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang menyesatkan kepada para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan para manajer (Meutia, 2004). Menurut Sulistyanto (2008) dalam Nuraini (2012), manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab pada komponen akrual dapat dilakukan permainan angka melalui metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.
       Komponan akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan (Sulistyanto, 2008 dalam Nuraini, 2012). Sugiri (1998) dalam Arif (2012) mendefinisikan manajemen laba sebagai perilaku manajer yang bermain dalam komponen discretionary accruals dalam menentukan besar labanya. Walaupun tidak menyalahi prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum namun ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan eksternal dan menghalangi kompetensi aliran modal di pasar modal (Scott et al., 2001 dalam Meutia, 2004).
       Manajemen laba dalam lingkup yang lebih luas dapat didefiniskan sebagai tindakan manajer dalam meningkatkan (menurunkan) laba saat ini atas suatu usaha dan manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut (Sugiri, 1998 dalam Arif, 2012). Menurut Scott (2003) terdapat dua cara untuk mamahami manajemen laba.
Pertama, sebagai perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kompensasi, kontrak utang dan biaya politik.
       Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien, yaitu manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka sendiri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan semua pihak yang terlibat dalam kontrak.
Manajemen laba memiliki pola-pola tertentu di dalam prakteknya. Menurut Scott (2003) manajemen laba dilakukan dengan pola sebagai berikut :
1. Taking a bath
Pola manajemen laba yang melaporkan laba pada periode berjalan dengan nilai yang sangat rendah atau sangat tinggi.

2. Income minimization
Pola manajemen ini seperti taking a bath tapi tidak se-ekstrim pola taking a bath. Menjadikan laba di periode berjalan lebih rendah dari pada laba sesungguhnya.

3. Income maximization
    Pola manajemen laba ini berkebalikan dengan income minimization. Melaporkan laba lebih tinggi dari pada laba sesungguhnya.

4. Income smoothing
         Pola manajemen laba yang paling menarik yaitu dengan cara melaporkan tingkatan laba yang cenderung berfluktualisasi yang normal pada periode-periode tertentu. Tindakan para manajer perusahaan yang melakukan pemanipulasian laporan keuangan dengan menaikkan (menurunkan) laba perusahaan dinilai merugikan para pengguna laporan keuangan. Praktik manajemen laba dapat membuat para investor mengambil keputusan investasi yang salah. Manajer perusahaan memiliki motivasi-motivasi tertentu dalam memanipulasi data keuangan perusahaan. Scott (2003) menemukan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba, yaitu: 

a. Bonus purposes
   Manajer akan melakukan tindakan oportunistik dengan memaksimalkan laba saat ini untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi.

b. Political motivation
    Banyak perusahaan memiliki politik yang terlihat. Terutama untuk perusahaan yang menaungi hajat hidup banyak orang seperti perusahaan minyak, gas, dll. Beberapa perusahaan melakukan earnings management untuk mengurangi visibilitasnya.

c. Taxation motivation
   Pajak pendapatan mungkin motivasi yang paling nyata dari manajemen laba. Otoritas perpajakan cenderung memaksakan peraturan akuntansi mereka dalam menghitung pajak pendapatan, mengurangi ruang lingkup perusahaan untuk melakukan manuver.

4. Perubahan CEO
   Beberapa dari motivasi manajemen laba ada pada saat adanya perubahan CEO. Hipotesis perencanaan bonus memprediksikan bahwa pengunduran diri CEO akan beberapa terlibat dalam strategi maksimalisasi laba untuk meningkatkan bonus mereka.

5. IPO
    Perusahaan yang akan melakukan IPO belum memiliki nilai pasar yang telah terbangun. Dan memungkinkan manajer dari perusahaan going public akan melakukan manajemen laba untuk menaikkan harga saham mereka.

6. Informasi kepada investor

Manajemen tipikalnya akan memberikan informasi yang terbaik tentang prospek laba masa depan kepada investor. Dengan memberikan memberikan estimasi yang baik pada kekuatan laba maka dapat meningkatkan nilai pasar saham.

2. TUJUAN MANAJEMEN LABA
Manajemen laba dilakukan dengan tujuan mengelabui pemakai laporan keuangan. Pemahaman ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan akan mendorong manajer berusaha memaksimalkan kesejahteraan, meski harus mengelabui pihak lain.
ada banyak cara yang dilakukan manajer dalam mempengaruhi laporan keuangan, yang secara singkat dikategorikan sebagai berikut:

    Memilih metode dan standar akuntansi

Kebijakan ini relatif lebih mudah diketahui oleh pemakai laporan keuangan, karena prosedur yang digunakan manajer dalam menyusun laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan laporan keuangan bersangkutan, termasuk jika terjadi perubahan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan.


    Mengendalikan berbagai akrual

Kebijakan ini relatif lebih sulit terdeteksi oleh pemakai laporan keuangan, sehingga manajer lebih cenderung memilh kebijakan rekayasa dengan mengendalikan berbagai akrual.
Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan melakukan penusunan laporan keuangan. Alasannya, komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehinga upaya mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan.
 Oleh karena itu, upaya awal untuk memahami manajemen laba adalah dengan memahami dasar akuntansi yang selama ini diakui dan digunakan secara luas, yaitu akuntansi bebasis akrual. Basis akuntansi ini merupakan dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan mengakui hak  dan kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas akan diterima atau dikeluarkan. Berbeda dengan akuntansi berbasis kas yang menghitung pada penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai, sehingga prinsip penandingan (matching cost to revenue) diabaikan. Akibatnya laporan keuangan keuangan berbasis kas yang dibuat tidak mencerminkan kinerja sesungguhnya suatu perusahaan selama periode tertentu. Sehingganya metode akuntansi berbasis akrual  lebih diterima, karena memang tidak semua transaksi perusahaan merupakan transaksi tunai.





MANAJEMEN LABA
1.PENGERTIAN
Manajemen laba didefinisikan sebagai usaha manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang menyesatkan kepada para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan para manajer (Meutia, 2004). Menurut Sulistyanto (2008) dalam Nuraini (2012), manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab pada komponen akrual dapat dilakukan permainan angka melalui metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.
Komponan akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan (Sulistyanto, 2008 dalam Nuraini, 2012). Sugiri (1998) dalam Arif (2012) mendefinisikan manajemen laba sebagai perilaku manajer yang bermain dalam komponen discretionary accruals dalam menentukan besar labanya. Walaupun tidak menyalahi prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum namun ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan eksternal dan menghalangi kompetensi aliran modal di pasar modal (Scott et al., 2001 dalam Meutia, 2004).
Manajemen laba dalam lingkup yang lebih luas dapat didefiniskan sebagai tindakan manajer dalam meningkatkan (menurunkan) laba saat ini atas suatu usaha dan manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut (Sugiri, 1998 dalam Arif, 2012). Menurut Scott (2003) terdapat dua cara untuk mamahami manajemen laba.
Pertama, sebagai perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kompensasi, kontrak utang dan biaya politik.
Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien, yaitu manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka sendiri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan semua pihak yang terlibat dalam kontrak.
Manajemen laba memiliki pola-pola tertentu di dalam prakteknya. Menurut Scott (2003) manajemen laba dilakukan dengan pola sebagai berikut :
1. Taking a bath
Pola manajemen laba yang melaporkan laba pada periode berjalan dengan nilai yang sangat rendah atau sangat tinggi.

2. Income minimization
Pola manajemen ini seperti taking a bath tapi tidak se-ekstrim pola taking a bath. Menjadikan laba di periode berjalan lebih rendah dari pada laba sesungguhnya.

3. Income maximization
    Pola manajemen laba ini berkebalikan dengan income minimization. Melaporkan laba lebih tinggi dari pada laba sesungguhnya.

4. Income smoothing
         Pola manajemen laba yang paling menarik yaitu dengan cara melaporkan tingkatan laba yang cenderung berfluktualisasi yang normal pada periode-periode tertentu. Tindakan para manajer perusahaan yang melakukan pemanipulasian laporan keuangan dengan menaikkan (menurunkan) laba perusahaan dinilai merugikan para pengguna laporan keuangan. Praktik manajemen laba dapat membuat para investor mengambil keputusan investasi yang salah. Manajer perusahaan memiliki motivasi-motivasi tertentu dalam memanipulasi data keuangan perusahaan. Scott (2003) menemukan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba, yaitu: 

a. Bonus purposes
   Manajer akan melakukan tindakan oportunistik dengan memaksimalkan laba saat ini untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi.

b. Political motivation
    Banyak perusahaan memiliki politik yang terlihat. Terutama untuk perusahaan yang menaungi hajat hidup banyak orang seperti perusahaan minyak, gas, dll. Beberapa perusahaan melakukan earnings management untuk mengurangi visibilitasnya.

c. Taxation motivation
   Pajak pendapatan mungkin motivasi yang paling nyata dari manajemen laba. Otoritas perpajakan cenderung memaksakan peraturan akuntansi mereka dalam menghitung pajak pendapatan, mengurangi ruang lingkup perusahaan untuk melakukan manuver.

4. Perubahan CEO
   Beberapa dari motivasi manajemen laba ada pada saat adanya perubahan CEO. Hipotesis perencanaan bonus memprediksikan bahwa pengunduran diri CEO akan beberapa terlibat dalam strategi maksimalisasi laba untuk meningkatkan bonus mereka.

5. IPO
    Perusahaan yang akan melakukan IPO belum memiliki nilai pasar yang telah terbangun. Dan memungkinkan manajer dari perusahaan going public akan melakukan manajemen laba untuk menaikkan harga saham mereka.

6. Informasi kepada investor
     Manajemen tipikalnya akan memberikan informasi yang terbaik tentang prospek laba masa depan kepada investor. Dengan memberikan memberikan estimasi yang baik pada kekuatan laba maka dapat meningkatkan nilai pasar saham.

2. TUJUAN MANAJEMEN LABA
       Manajemen laba dilakukan dengan tujuan mengelabui pemakai laporan keuangan. Pemahaman ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan akan mendorong manajer berusaha memaksimalkan kesejahteraan, meski harus mengelabui pihak lain.
ada banyak cara yang dilakukan manajer dalam mempengaruhi laporan keuangan, yang secara singkat dikategorikan sebagai berikut:

    Memilih metode dan standar akuntansi

Kebijakan ini relatif lebih mudah diketahui oleh pemakai laporan keuangan, karena prosedur yang digunakan manajer dalam menyusun laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan laporan keuangan bersangkutan, termasuk jika terjadi perubahan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan.


    Mengendalikan berbagai akrual

       Kebijakan ini relatif lebih sulit terdeteksi oleh pemakai laporan keuangan, sehingga manajer lebih cenderung memilh kebijakan rekayasa dengan mengendalikan berbagai akrual.
Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan melakukan penusunan laporan keuangan. Alasannya, komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehinga upaya mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan.
      Oleh karena itu, upaya awal untuk memahami manajemen laba adalah dengan memahami dasar akuntansi yang selama ini diakui dan digunakan secara luas, yaitu akuntansi bebasis akrual. Basis akuntansi ini merupakan dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan mengakui hak  dan kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas akan diterima atau dikeluarkan. Berbeda dengan akuntansi berbasis kas yang menghitung pada penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai, sehingga prinsip penandingan (matching cost to revenue) diabaikan. Akibatnya laporan keuangan keuangan berbasis kas yang dibuat tidak mencerminkan kinerja sesungguhnya suatu perusahaan selama periode tertentu. Sehingganya metode akuntansi berbasis akrual  lebih diterima, karena memang tidak semua transaksi perusahaan merupakan transaksi tunai.


Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer

Tugas Softskill (Etika Profesi Akuntansi)

1.    1. Jelaskan mengenai kode etik akuntan menurut IAI !

KODE ETIK AKUNTAN MENURUT  IAI

1.PENGERTIAN

Menurut bahasa Yunani Kuno, etika berasal dari kata ethikos yang berarti “timbul dari kebiasaan”. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Etika Profesional yang mengatur perilaku akuntan yang menjalankan praktik akuntan public di Indonesia. Pada tahun 1998, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merumuskan etika profesional baru yang diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia. Etika profesional baru ini berbeda dengan etika profesional yang berlaku dalam tahun- tahun sebelumnya. Kode etik IAI ini dikembangkan dengan struktur baru. Kompartemen yang dibentuk dalam organisasi IAI terdiri dari 4 macam yaitu:
1.      Kompartemen Akuntan Publik
2.      Kompartemen Akuntan Manajemen
3.      Kompartemen Akuntan Pendidik
4.      Kompartemen Akuntan Sektor Publik.

Masing- masing kompartemen digunakan untuk mengorganisasi anggota IAI yang berprofesi sebagai Akuntan Publik, Manajemen, Pendidik, serta Akuntan Sektor Publik. Sebagai induk organisasi, IAI merumuskan Prinsip Etika yang berlaku umum untuk semua anggota IAI.

Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Dalam kongresnya tahun 1973, IAI untuk pertama kalinya menetapkan Kode Etik bagi profesi Akuntan di Indonesia. Pembahasan mengenai kode etik IAI ditetapkan dalam Kongres VIII tahun 1998.

Dalam kode etik yang berlaku sejak tahun 1998, IAI menetapkan delapan prinsip etika yang berlaku bagi seluruh anggota IAI dan seluruh kompartemennya. Setiap kompartemen menjabarkan 8 (delapan) Prinsip Etika ke dalam Aturan Etika yang berlaku secara khusus bagi anggota IAI. Setiap anggota IAI, khususnya untuk Kompartemen Akuntansi Sektor Publik harus mematuhi delapan Prinsip Etika dalam Kode Etika IAI beserta Aturan Etikanya.

Prinsip Etika Profesi Akuntan :
a)      Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

b)      Kepentingan Publik
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

c)      Integritas
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

d)      Obyektivitas
Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

e)      Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tkngan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh matifaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

f)       Kerahasiaan
Setiap anggota harus, menghormati leerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
g)      Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

h)      Standar Teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

2.  RUU dan KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

           Untuk mengawasi akuntan publik, khususnya kode etik, Departemen Keuangan (DepKeu) mempunyai aturan sendiri yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17 Tahun 2008 yang mewajibkan akuntan dalam melaksanakan tugas dari kliennya berdasarkan SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) dan kode etik. SPAP dan kode etik diterapkan oleh asosiasi profesi berdasarkan standar Internasional. Misalkan dalam auditing, SPAP berstandar kepada International Auditing Standart.
            Laporan keuangan mempunyai fungsi yang sangat vital, sehingga harus disajikan dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, Departemen Keuangan menyusun rancangan Undang-undang tentang Akuntan Publik dan RUU Laporan Keuangan. RUU tentang Akuntan Publik didasari pertimbangan untuk profesionalisme dan integritas profesi akuntan publik. RUU Akuntan Publik terdiri atas 16 Bab dan 60 Pasal , dengan pokok-pokok mencakup lingkungan jasa akuntan publik, perijinan akuntan publik, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.
           Sedangkan kode etik yang disusun oleh SPAP adalah kode etik International Federations of Accountants (IFAC) yang diterjemahkan, jadi kode etik ini bukan merupakan hal yang baru kemudian disesuaikan dengan IFAC, tetapi mengadopsi dari sumber IFAC. Jadi tidak ada perbedaaan yang signifikan antara kode etik SAP dan IFAC.
Adopsi etika oleh Dewan SPAP tentu sejalan dengan misi para akuntan Indonesia untuk tidak jago kandang. Apalagi misi Federasi Akuntan Internasional seperti yang disebut konstitusi adalah melakukan pengembangan perbaikan secara global profesi akuntan dengan standar harmonis sehingga memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi secara konsisten untuk kepentingan publik.
           Seorang anggota IFAC dan KAP tidak boleh menetapkan standar yang kurang tepat dibandingkan dengan aturan dalam kode etik ini. Akuntan profesional harus memahami perbedaaan aturan dan pedoman beberapa daerah juridiksi, kecuali dilarang oleh hukum atau perundang-undangan.

3.  APLIKASI KODE ETIK
           Meski sampai saat ini belum ada akuntan yang diberikan sangsi berupa pemberhentian praktek audit oleh dewan kehormatan akibat melanggar kode etik dan standar profesi akuntan, tidak berarti seorang akuntan dapat bekerja sekehendaknya. Setiap orang yang memegang gelar akuntan, wajib menaati kode etik dan standar akuntan, utamanya para akuntan publik yang sering bersentuhan dengan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Etika yang dijalankan dengan benar menjadikan sebuah profesi menjadi terarah dan jauh dari skandal.
            Menurut Kataka Puradireja (2008), kekuatan dalam kode etik profesi itu terletak pada para pelakunya, yaitu di dalam hati nuraninya. Jika para akuntan itu mempunyai integritas tinggi, dengan sendirinya dia akan menjalankan prinsip kode etik dan standar akuntan. Dalam kode etik dan standar akuntan dalam memenuhi standar profesionalnya yang meliputi prinsip profesi akuntan, aturan profesi akuntan dan interprestasi aturan etika akuntan. Dan kode etik dirumuskan oleh badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN).
Hal yang membedakan suatu profesi akuntansi adalah penerimaan tanggungjawab dalam bertindak untuk kepentingan publik. Oleh karena itu tanggungjawab akuntan profesional bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien atau pemberi kerja, tetapi bertindak untuk kepentingan publik yang harus menaati dan menerapkan aturan etika dari kode etik.
            Akuntan tidak independen apabila selama periode Audit dan periode Penugasan Profesioanalnya, baik Akuntan, Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun orang dalam KAP memberikan jasa-jasa non-audit kepada klien, seperti pembukaan atau jasa lain yang berhubungan dengan jasa akuntansi klien, desain sistem informasi keuangan, aktuaria dan audit internal. Konsultasi kepada kliennya dibidang itu menimbulkan benturan kepentingan.

REFERENSI:
http://kinantiarin.wordpress.com/etika-profesi-akuntan/
http://putrifitriaarini.blogspot.com/2013/11/kode-etik-profesi-akuntansi-menurut-iai.html

2.    2. Jelaskan mengenai jasa audit secara detail : prinsip dan aturan etika !

1.PENGERTIAN

       Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.
       Biasanya auditor dan entitas yang diaudit sepakat mengenai kriteria yang akan digunakan sebelum audit dimulai. Sebagai contoh dalam audit atas efektifitas aspek-aspek khusus dalam operasi komputer, kriterianya mungkin mencangkup tingkat kesalahan input dan output yang masih bisa ditolerir.
       Bukti (evidence) adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang akan diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Bukti memiliki banyak bentuk yang berbeda termasuk:
-          Kesaksian lisan pihak yang diaudit (klien)
-          Komunikasi tertulis dengan pihak luar
-          Observasi oleh auditor
-          Data elektronik dan data lain tentang transaksi.
       Untuk memenuhi tujuan audi, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlaj yang mencukupi. Auditor harus menentukan jenis dn jumlah bukti yang diperlukan serta mengevaluasi apakah informasi ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ini adalah
Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu.
       Auditor juga harus memiliki sikap mental independen. Kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit tidak akan ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti.

a.Perbedaan antara auditing dan akuntansi

Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusanAspek ekonomi dalam permintaan akan auditing
Contoh  suatu bank yang memberikan pinjaman memberikan suku bunga yang mana ditentukan  oleh tiga faktor yaitu:
1.   Suku bunga bebas risiko
Suku bunga ini mendekati suku bunga yang dapat diperoleh bank dengan berinvestasi dlm surat utang negara selama jangka waktu yang sama dengan pinjaman usaha.
2.   Risiko bisnis bagi nasabah.
Risiko ini mencerminkan kemungkinan bahwa perusahaan tidak sanggup melunasi pinjamannya karena kondisi-kondisi ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan yang buruk.
3.   Risiko Informasi.
Risiko informasi (Information risk) mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang  melandasi keputusan risiko bisnis ternyata tidak akurat. Penyebab yang mungkin bagi risiko informasi ini adalah kemungkinan tidak akuratnya laporan keuangan.

b.Penyebab Risiko Informasi:

       Dengan semakin kompleknya masyarakat, semakin besar pula kemungkinan para pengambil  keputusan  menerima informasi yang tidak andal. Beberapa alasannya adalah  jauhnya informasi, keberpihakan (bias) dan  motif si penyedia, data yang sangat banyak, serta adanya transaksi pertukaran yang sangat komplek.

1. Jasa Assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Auditor memberikan jasa assurance terutama assurance tentang informasi laporan keuangan historis. Salah satu jasa assurance yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa atestasi.

2. Jasa Atestasi (attestation service) adalah jenis jasa assurance di mana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa Atestasi dibagi menjadi 5 (lima) kategori:
1.       Audit  atas laporan keuangan historis
2.       Atestasi mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan
3.       Review laporan keuangan historis
4.       Jasa atestasi mengenai teknologi informasi
5.       Jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan.
Webtrust dan SysTrust adalah jasa-jasa atestasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan assurance.
a.       Jasa Webtrust
Lambang Webtrust merupakan representasi simbolis dari laporan akuntan publik sehubungan dengan asersi manajemen tentang pengungkapan praktik-praktik perdagangan elektronisnya (e-commerce)
b.      Jasa Systrust
Jika jasa assurance Webtrust dirancang terutama untuk memberikan kepastian kepada pemakai pihak ketiga webtrust, jasa systrust dapat dilakukan oleh akuntan publik untuk memberi  untuk memberi kepastian kepada manajemen, dewan komisaris, atau pihak ketiga tentang reliabilitas sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi real-time.
Prinsip-prinsip Jasa Webtrust dan Systrust yaitu:
1.       Privasi online
2.       Keamanan
3.       Integritas pemrosesan
4.       Ketersediaan
5.       kerahasiaan
6.       Otoritas sertifikat

3. Jasa Atestasi lain.Akuntan publik memberikan banyak jasa atestasi lainnya, yang kebanyakan merupakan perluasan alami dari audit atas laporan keuangan historis, karena pemakai menginginkan kepastian yang independen menyangkut jenis-jenis informasi lainnya.
KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup jasa assurance. Tiga contoh yang spesifik adalah:
1.       Jasa akuntansi dan pembukuan
2.       Jasa Pajak
3.       Jasa konsultasi manajemen.
Contoh-contoh jasa atestasi antara lain:
       Audit, review, laporan mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, jasa atestasi mengenai teknologi informasi, dan jasa atestasi lainnya.
Jenis-jenis Audit:
1.       Audit Operasional
2.       Audit Ketaatan
3.       Audit Laporan keuangan
       Audit Operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas  setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi.Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasional.
       Audit Ketaatan (compliance audit) dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang ditetapkana oleh otoritas yang lebih tinggi.
Audit Laporan keuangan (finacial statement audit) dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang berlaku (prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum).

Jenis-jenis Auditor antara lain:
1.       Kantor Akuntan Publik
KAP yang bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil.
2.       Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah
Adalah auditor yang bekerja untuk Goverment Accountability Office (GAO) AS sebuah badan nonpartisan dalam cabang legislatif pemerintah federal. Tanggung jawab utama GAO adalah melaksanakan fungsi audit bagi kongres dan badan ini memikul banyak tanggung jawab audit yang sama seperti sebuah KAP.
3.       Agen-agen Penerimaan negara (internal revenue)
Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Salah satu tanggung jawab utama IRS (commissioner of Internal Revenue) adalah mengaudit SPT pajak wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku.
4.       Auditor Internal.
Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada si pemberi kerja. Banyak auditor internal yang berusaha mendapatkan sertifikasi sebagai certified internal auditor (CIA). Akuntan Publik Bersetifikat (CPA)
Pemakaian gelar certified public accountant (CPA) diatur oleh hukum negara bagian melalui departemen pemberi lisensi disetiap negara.
CPA salah satu persyaratannya adalah sudah mengikuti program profesi akuntansi (PPAk) dan jika telah lulus akan mendapatkan gelar akuntan (Ak), pengalaman di kantor akuntan publik, lulus ujian yang diselenggarakan oleh IAPI.




Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer

TUGAS SOFTSKILL BULAN KE 4

EXIRCISE 37 page 138

1.   Which
2.   Which
3.   Whom
4.   Whom
5.   That
6.   Whom
7.   Whose
8.   Who
9.   That
10. That
11. Whose
12. Which
13. Who
14. That
15. Whose

EXERCISE 38 page 139

1.   George is the man. George was chosen to represent the committee at the convertion
2.   All the money (the money was accepted) has already been released
3.   The papers (the papers are on the table) belong to patricia
4.   The man was brought to the police station confessed to the crime
5.   The girl is drinking coffee. Mary Allen is the girl
6.   John's wife, a professor, has written several papers on this subject
7.   The man is talking to the policeman. The man is my uncle
8.   The book (the book is on top shelf) is the one that i need
9.   The number of students (the number of students have been counted) is quite high
10. Leo Evans, a doctor, cats in this restaurant every day

Relative clauses – defining relative clauses Relative clauses add extra information to a sentence by defining a noun. They are usually divided into two types – defining relative clauses and non-defining relative clauses.Defining relative clauses

Look at this sentence:

The woman who lives next door works in a bank.

‘who lives next door’ is a defining relative clause. It tells us which woman we are talking about.

Look at some more examples:

Look out! There’s the dog that bit my brother.

The film that we saw last week was awful.

This is the skirt I bought in the sales. Can you identify the defining relative clauses? They tell us which dog, which film and which skirt we are talking about.Relative pronouns

Relative clauses are often introduced by a relative pronoun (usually who, which, that, but when, where and whose are also possible)

With defining relative clauses we can use who or that to talk about people.

She’s the woman who cuts my hair.

She’s the woman that cuts my hair.

And we can use that or which to talk about things.

The dog that bit my brother.

The dog which bit my brother.

It is also sometimes possible to omit the relative pronoun.

This is the skirt that I bought in the sales.

This is the skirt which I bought in the sales.

This is the skirt I bought in the sales.

In this sentence ‘skirt’ is the object of the verb (buy). ‘I’ is the subject. When the relative pronoun is the object, it can be omitted.

The film we saw last week was awful.

BUT The dog bit my brother. This is not possible because the dog is the subject of the verb, ‘bite’.

Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer